Contoh Makalah Supersemar

MAKALAH SEJARAH SUPER SEMAR

(SURAT PERINTAH SEBELAS MARET 1966)

Diajukan sebagai tugas mata kuliah

Komputer dan Pengembangan Lab 1

                                                                                                              

Oleh :

Nama : MARZUKI NYAMAT

                                        NIM   : 13021016

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI

WATES

2013

DAFTAR ISI

JUDUL ………………………………………………………………………..1

DAFTAR ISI………………………………………………………………...2

KATA PENGANTAR …………………………………………………………3

Bab I …………………………………………………………………………4

A.    Pendahuluan………………………………………………………4

B.      Latar Belakang………………………………………………………….4

C.    Rumusan Masalah……………………………………………………....5

D.    Kajian Pustaka………………………………………………………... .5

1.       Pengertian Supersemar………………………………………...6

2.      Supersemar  Versi Satu………………………………………....6

3.      Supersemar Versi Kedua……………………………………....6

4.      Perkembangan Terbaru Seputar Kontrovers Supersemar…..8

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah.SWT karena atas karuniaNya saya dapat menyelesaikan makalah sejarah ini.Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.Makalah ini saya buat untuk menyelesaikan tugas sejarah.

Makalah yang berjudul SUPERSEMAR (SURAT PERINTAH 11 MARET 1966) ini kami susun berdasarkan standar kompetensi kelulusan mata kuliah Komputer dan Pengembangan .Selain itu,saya berharap semoga makalah saya dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin membuat makalah yang berkaitan dengan supersemar serta memberikan informasi yang berguna bagi semua orang yang ingin mengetahui sejarah dari supersemar atau surat perintah 11 Maret 1966.Saya selaku penyusun makalah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1.Isnan Amaludin, S.S. selaku Dosen Mata Kuliah Komputer dan Pengembangan  Lab

2.Semua pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini

Saya sebagai penyusun dari makalah ini menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk dapat menyempurnakanya sehingga dapat lebih bermanfaat dimasa mendatang.Amin ya robbal alamin.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Hormat saya

  Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Saya membuat makalah ini karena saya ingin mendalami materi SUPERSEMAR yang berkaitan pada kondisi Indonesia pada Era tahun 1965 dimana terdapat banyak masalah berat yang melanda dari berbagai bidang yang bersifat vital bagi Bangsa Indonesia.Pada bidang politik,sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang diterapkan Ir.Sukarno seperti membuat suatu pemerintahan yang otoriter di Indonesia.Selain itu,bung karno membuat konsep NASAKOM yang berarti nasionalis,agama dan komunis.Kebijakan itulah yang akhirnya membawa perpecahan karena dalam nasionalis,agama dan komunis terdapat perbedaan-perbedaan yang bisa memicu konflik di kemudian hari. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin juga menyebabkan pihak yang bisa mempunyai posisi kuat di pemerintahan bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa.

Pada bidang militer,dwifungsi ABRI yang membuat anggota ABRI bisa menduduki jabatan di bidang politik dan pemerintahan membuat peran ABRI menjadi tidak lazim karena tentara tujuan sebenarnya dibentuk untuk keperluan pertahanan negara.Selain itu,konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi pada masa itu membuat pro dan kontra pada pemerintah dari sejumlah tokoh militer.Dan pada bidang ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang mencapai presentase 650 % membuat harga-harga bahan-bahan pokok melambung tinggi sebagai akibat dari berbagai faktor yang diantaranya kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji tentara.

 Klimaks dari berbagai masalah diatas terjadi pada akhir tahun 1965 yaitu sebuah peristiwa kontroversial yang melibatkan Partai Komunis Indonesia bernama Gerakan 30 September dan Gerakan Satu Oktober yang lebih dikenal dengan G 30 S/PKI.Hal itu,membuat Indonesia kacau balau karena terjadi pembunuhan para jendral-jendral penting ABRI sehingga akhirnya ABRI dibawah Jendral Suharto dan Kolonel Sarwo Edhie dari KOSTRAD berhasil menghentikanya.Setelah peristiwa itu,maka terjadilah reaksi dari masyarakat berupa Tritura yang berisi Tiga Tuntutan Rakyat pada Pemerintah Republik Indonesia.Untuk menjaga kestabilan dari Republik Indonesia maka dikeluarkanlah Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966.

B.     Rumusan Masalah

1. Siapa saja tokoh yang berperan penting dalam terbitnya Surat Perintah          11 Maret 1966?

2.  Bagaimana keadaan Indonesia setelah terbitnya Supersemar?

3.   Mengapa terjadi kontroversi dalam naskah Supersemar?

 Tujuan

Saya membuat makalah ini dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana proses penerbitan Supersemar dan penyebab kontroversinya.

C.    KAJIAN PUSTAKA

1.       Pengertian Supersemar

Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Dalam membuat tugas sejarah tentang Supersemar,Kami mendapat versi yang berbeda dari setiap sumber yang telah kami ambil datanya untuk itu kami akan membahasnya satu persatu.

2.       Supersemar Versi Satu

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

3.      Supersemar Versi Kedua

Versi resmi mengenai lahirnya Supersemar adalah sebagai berikut. Menjelang akhir tahun 1965, operasi militer terhadap sisa-sisa G-30-S boleh dikatakan sudah selesai. Hanya penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut belum dilaksanakan oleh Presiden Soekarno. PKI belum dibubarkan. Sementara krisis ekonomi tambah parah. Laju inflasi mencapai 650%. Tanggal 13 Desember 1965 bahkan dilakukan devaluasi, uang bernilai Rp 1.000 turun menjadi Rp 1. Sementara itu harga-harga membubung naik. Tak ayal lagi, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) marak di mana-mana. Selama 60 hari, dengan dipelopori para mahasiswa Universitas Indonesia, seluruh jalanan ibu kota dipenuhi demonstran. Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yang isinya: Bubarkan PKI, Retool Kabinet Dwikora, dan Turunkan Harga.

Sementara itu, sejak terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965, terjadi perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat. Perbedaan pendapat berfokus pada cara untuk mengatasi krisis nasional yang semakin memuncak setelah terjadinya G-30-S tersebut. Soeharto berpendapat bahwa pergolakan rakyat tidak akan reda selama PKI tidak dibubarkan. Sementara itu Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Perbedaan pendapat ini selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan berikutnya di antara keduanya. Soeharto kemudian menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari presiden.

Pada tanggal 11 Maret 1966, Kabinet (yang dijuluki "Kabinet 100 Menteri" karena jumlah menterinya mencapai 102 orang) mengadakan sidang paripurna untuk mencari jalan ke luar dari krisis. Sidang diboikot, para mahasiswa melakukan pengempesan ban mobil di jalan-jalan menuju ke istana. Ketika Presiden berpidato, Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa (Pengawal Presiden) memberitahukan bahwa istana sudah dikepung pasukan tak dikenal. Meskipun ada jaminan dari Pangdam Jaya, Brigjen Amir Mahmud bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno yang tetap merasa khawatir, pergi dengan helikopter ke Istana Bogor bersama Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio dan Dr. Chairul Saleh.

Setelah itu, tiga perwira tinggi AD, Mayjen Basuki Rahmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir Machmud, dengan seizin atasannya yaitu Jendral Soeharto yang menjabat Menpangad merangkap Pangkopkamtib, pergi menemui Presiden Soekarno di Bogor. Di sana ketiganya mengadakan pembicaraan dengan Presiden dengan didampingi ketiga Waperdam, yaitu Dr. Subandrio, Dr. Chairul Saleh, dan Dr. J. Leimena. Pembicaraan yang berlangsung berjam-jam itu berkisar seputar cara-cara yang tepat untuk mengatasi keadaan dan memulihkan kewibawaan presiden.

Akhirnya, Presiden Soekarno memutuskan untuk membuat surat perintah yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto, yang intinya adalah memberi wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan memulihkan keamanan negara, menjaga ajaran Bung Karno, menjaga keamanan Presiden, dan melaporkan kepada Presiden. Jadi, Soeharto diberi kewenangan untuk mengambil semua tindakan yang perlu guna mengatasi keadaan dan memulihkan kewibawaan presiden. Teks surat dirumuskan oleh ketiga wakil perdana menteri bersama ketiga perwira tinggi AD yang disebut di atas ditambah dengan Brigjen Sabur sebagai sekretaris. Surat itu kemudian ditandatangani oleh presiden. Serah terima secara resmi Surat Perintah 11 Maret 1966 dari ketiga perwira tinggi TNI-AD kepada Soeharto dilaksanakan pada tanggal 11 Maret itu juga, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di markas Kostrad. Surat inilah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Lepas tengah malam tanggal 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto membubarkan PKI dengan dasar hukum surat perintah tersebut. PKI beserta ormas-ormasnya dilarang di seluruh Indonesia terhitung sejak 12 Maret 1966. Seminggu kemudian, 15 menteri yang dinilai terlibat dalam G-30-S ditahan. Dengan demikian, dua dari Tritura, sudah dilaksanakan. Popularitas Soeharto pun meningkat. Ternyata setelah Supersemar dilaksanakan, kewibawaan Presiden Soekarno tidak pulih. Antara tahun 1966-1967 terjadi dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Soeharto sebagai Pengemban Supersemar yang dikukuhkan dalam Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/66.

Soeharto kemudian ditugaskan membentuk Kabinet Ampera yang dibebani tugas pokok memulihkan perekonomian dan menstabilkan kondisi politik. Konflik kepemimpinan tampaknya berakhir setelah tanggal 20 Februari 1967, ketika Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto selaku Pengemban Tap No. IX/MPRS/66. Demikianlah riwayat singkat Supersemar.

4.      Beberapa Kontroversi tentang Supersemar

·         Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap diistana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta ijin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yangdatang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir.

• Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar "Lho ini khan perpindahan kekuasaan". Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan dimana karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.

• Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer.